Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunaan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkn dengan tujuan yang telah ditentukan. lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung juawabannya tidak diperiksa dan diteliti […]
Category: Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan
Bimtek dan Diklat Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD
Diklat dan Bimtek tentang Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Penyusunan APBD di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) […]
Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengalolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperlukan suatu standar yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara adalah amanat dari UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003 tentang perubahan atas pasal 23,pasal 25, pasal 27 dan pasal 43 peraturan menteri […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negera. Perbendaharan negara yaitu pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. Utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun kewajiban pamerintah pusat […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan, Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan Permendagri No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan. Bendahara Pengeluaran adalah salah satu pelaksana kuasa pengelolaan […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013 Perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota. Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI) untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang. Termasuk perjalanan dari tempat kedudukan […]
Bimtek dan Diklat Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Diklat/Bimtek tentang Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJ) yang dibuat benar dan akurat. Satuan […]