Bimtek tentang Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 Sebagai miniature Negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara maysarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai daftarTugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi dilevel desa, melaksanakan programprogram pembangunan, […]
Category: Bimtek dan Diklat Bidang Pemerintahan
Bimtek dan Diklat Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
Bimtek dan Diklat tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014 Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih […]
Bimtek dan Diklat Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Bimtek tentang Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Pemerintah telah meresmikan program Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disebut Gerakan Desa. Lewat program ini diharapkan semua pembangunan dan pemberdayaan berbasis desa di Pemerintahan dapat terkoordinasi dan tersinkronisasi. Lewat Gerakan Desa ini, diharapkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) […]
Bimtek dan Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Bimtek dan Diklat tentang Harmonisasi Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Dengan Pemerintah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada esensinya kemandirian daerah harus dimulai dari level […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa
Bimtek dan Diklat tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa Didalam nilai pengadaan barang/jasa di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, namun sekarang mulai merangkak naik hingga menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus […]
Bimtek dan Diklat Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Bimtek tentang Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia (RI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban kuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan […]
Bimtek dan Diklat Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa Sama-sama kita ketahui bahwa Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (Perangkat Desa). Para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program […]
Bimtek dan Diklat Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya sangat Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah dan ini merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan Tim Kreator Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai […]
Bimtek dan Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu Depdagri/Mendagri menetapkan indikator kinerja kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi pencapaian masign-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut karna kinerja yang terbaik setiap pemerintah daerah bukan ditetapkan […]
Bimtek dan Diklat Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Bentuk evaluasi yang telah secara rutin yang dilakukan oleh pemerintah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukum EKPPD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / EKPPD […]