Investasi Adalah salah satu Modal utama dalam pembangunan daerah,untuk itu penanaman modal merupakan salah satubidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh propinsi/kabupaten/kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerah nya dan menciptakan peluang penanaman modal . Promosi atau publiksai potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting mengingat peran nya sebagai […]
Category: Bimtek dan Diklat Bidang Penanaman Modal
Bimtek dan Diklat Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
Penanaman Modal didaerah merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintahan daera agar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah maun nasional. Puska Pemda memandang penting akan pemahaman penanaman modal , dalam waktu dekat ini Puska Pemda akan menyelengkaran diklat Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota […]
Bimtek dan Diklat Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang. Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah […]
Bimtek dan Diklat Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Adanya SPIPISE agar investor dapat dengan mudah melacak semua informasi yang diperlukan terkait syarat, pengajuan perizinan dan lainnya. Pelatihan atau Bimtek/Diklat ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan dan memudahkan investor. Selain itu dengan sosialisasi ini dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan efisen, diperlukan komitmen dari pengambil kebijakan. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal […]
Bimtek dan Diklat Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Guna mendorong pertumbuhan yang semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebijakan […]
Bimtek dan Diklat Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (LKPM). Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga merupakan cara atau sarana pemerintah untuk mengetahui atau memantau realisasi investasi produksi secara berkala mengenai perkembangan kegiatan dan kendala yang di hadapi penanam modal […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Demi terciptanya keteraturan dalam aktivitas penanaman modal, diperlukan serangkaian proses perizinan yang berlaku oleh instansi berwenang sebelum akhirnya investor dapat melakukan aktivitas penanaman modal di wilayah Indonesia. Pemerintah memperkenalkan sistem dimana investor dapat memperoleh serangkaian kemudahan. Penyelenggara PTSP diwajibkan mematuhi pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan agar dapat terwujudnya […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
Bimtek/Diklat tentang Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Peranan sistem pelayanan terpadu (One-Stop Service) dalam pembentukan kebijakan investasi pemerintah pasca desentralisasi One Stop Service adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang harus dipersiapkan daerah dalam rangka investasi. Agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah daerah mengetahui perihal apa […]