Di dalam alokasi APBD adalah Hibah dan BantuanSosial, bantuan berupa Uang/Barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Berdasarkan UU No 1/2004 tentang perbendaharaan negara yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. Utang negara merupakan jumlah uang […]
Tag: APBN
Bimtek dan Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Salah satu faktor yang mempenrgaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perusahaan, tergantung pada tersediany sarana dan perasarana kerja sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya, dalam setiap APBN/APBD dan anggaran perusahan negara/daerah selalu terdpt anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa baarng bergerak, jasa dan barang-barang tidak bergerak. Dalam pengadaan barang […]
Bimtek dan Diklat Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
adalah suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN. yang diselenggarakn secara swakelola ataupun oleh penyedia brg/jasa. Pengadaan Barang / Jasa pada hakikatnya adlah upaya pihak pengguna barang dan jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan brg/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, […]
Bimtek dan Diklat Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Visi-Misi dari […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Aset Desa
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 tentang Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Di samping itu Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan desa dan pengelolaan keuangan […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
Bimtek dan Diklat tentang Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014 Pengelolaan Desa sangat penting mengingat pasca diberlakukannya Undang- Undang(UU) Nomor .06 Tahun 2014 atau yang dikenal dengan UU Desa.Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan baru. Desa yang sebelumnya menjadi objek pembangunan kini harus menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan […]
Bimtek dan Diklat Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
Bimtek dan Diklat tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014 Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa
Bimtek dan Diklat tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa Didalam nilai pengadaan barang/jasa di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, namun sekarang mulai merangkak naik hingga menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus […]
Bimtek dan Diklat Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Bimtek tentang Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia (RI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban kuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan […]
Bimtek dan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahun akan memulai melaksanakan audit laporan kauangan pemerintah didaerah terutama dalam bentuk penggumpulan data-data. Pemerintah daerah (Pemda) sangat bergepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem reward and punishment terhadap pamerintah daerah. Terdapat tiga macam […]