Bimtek dan Diklat tentang Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan SKPD (satuan kerja pemarintah daerah), pertangungjawaban anggaran yang sudah diterima wajib / harus ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran / DPA. Maksud dan Tujuan dari pelaporan tersebut agar diketahui berapa banyak anggaran yang sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan kita […]
Tag: APBN
Bimtek dan Diklat Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Strategi Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan […]
Bimtek dan Diklat Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Bimtek dan Diklat tentang Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapakan peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) […]
Bimtek dan Diklat Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD
Diklat dan Bimtek tentang Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Penyusunan APBD di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
Bimtek dan Diklat tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negera. Perbendaharan negara yaitu pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. Utang negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat maupun kewajiban pamerintah pusat […]