Berdasarkan sistem self assesment sehingga wajib pajak dalam melaksanukan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitunggan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanang pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang […]
Tag: BUMN
Bimtek dan Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
Berdasarkan sistem self assesment sehingga wajib pajak dalam melaksanukan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitunggan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanang pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bimtek/Diklat tentang Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, sumber pendapatan […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
Bimtek/Diklat Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah Sering terjadi kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pengisian elektronik SPT karena sebagian orang belum mengetahui tata caranya. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi elektronik SPT (e-SPT). Aplikasi e–SPT digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Banyak kelebihan dari […]
Bimtek dan Diklat Jurusita Pajak Daerah
Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000. Selain itu Jurusita Pajak Daerah sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas : Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan BUMDes sudah diatur secara jelas dan detail dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tersebut telah diatur […]
Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan/diawasi sendiri oleh tim pengelola […]