Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan dua pilar utama dalam pembentukan produk hukum di tingkat lokal, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sangat bergantung pada kompetensi teknis para penyusunnya, yaitu aparatur di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan anggota beserta staf pendukung di DPRD. […]
Tag: DPRD
Bimtek dan Diklat Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), KUA […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga politik sebagai representasi masyarakat di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peran DPRD sesungguhnya sangat penting dan strategis dalam rangka melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif, termasuk didalamnya proses penyusunan dan manajemen keuangan daerah dengan fungsi penganggaran yang dimilikinya. DPRD juga memiliki fungsi legislasi dan pengawasan […]
Bimtek dan Diklat Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
Jadwal untuk kegiatan Bimtek dan Diklat Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti akan diselenggarakan pada:
Bimtek dan Diklat Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan […]