Tag: pelatihan

Bimtek dan Diklat Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang (UU) no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 1 ayat 15 mengatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pecatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara dalam ayat 17 yang dimaksud […]

Bimtek dan Diklat Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat

Bimtek/Diklat tentang Bimtek Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi informasi kependudukan sangat diperlukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan menuju pelayanan yang semakin tertib dan lancar, akan tetapi tertib sesuai ketentuan tetap […]

Bimtek dan Diklat Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan

Birokrasi merupakan sarana pemerintah melaksanakan pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembaharuan pemerintahan untuk mewujudkan good governance, pada dasarnya dengan berpedoman pada sistem serta proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dan untuk kepentingan umum. Pembenahan sistem administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pengelolaan data-informasi kependudukan dan pencatatan sipil, menjadi […]

Bimtek dan Diklat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Dengan penuh pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja serta tanggungjawab pekerjaan nya. Pada tanggal 20 November 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 102 thn 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi […]

Bimtek dan Diklat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP

Fungsi Satpol PP adalah diantaranya memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketantraman dan ketartiban umum serta penegakan peraturan daerah. Kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau kualitas maupun kuantitas pada saat ini masih belum memadai. Ketertiban umum dan ketentraman masyaratat adalah keadaan […]

Bimtek dan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional maka harus diberikan peningkatan kapasitas dengan pengenalan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna membentuk polisi pamong praja yang terlatih. Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan […]

Bimtek dan Diklat Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas

Seiring dengan tuntutan profesionalisme Polisi Pamong serta image building di masyarakat, Pol PP dihadapkan berbagai perubahan paradigma yang mengarah kepada pola pembinaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dengan SKPD lainnya. Kerjasama tersebut diharapkan mampu membuat sinergitas sehingga tercapai output yang diharapkan yaitu percepatan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya […]

Bimtek dan Diklat Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Arsip merupakan sumber informasi unik dan penting mengenai aktivitas dari unit organisasi. Arsip memberikan informasi yang spesifik tentang fungsi dari unit kerja anda. Mengelola arsip berarti mengelola informasi dan dokumen secara efektif yang membuat pekerjaan anda menjadi lebih mudah dan cepat. Arsip juga merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam pertanggungjawaban sebuah administrasi dalam […]

Bimtek dan Diklat Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2010 Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada ses eorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat”. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keprotokolan itu adlah […]

Bimtek dan Diklat Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

Manajemen humas adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas biasa dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan humas. Pemerintah daerah mempunyai peran utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kebijakannya diperlukan peran humas agar dapat menciptakan pengertian kepada masyarakat. Humas pemerintah […]