Tekanan kompetitif yang ada saat ini menuntut organisasi untuk merekrut staff atau karyawan yang memiliki pengetahuan dan ide cemerlang, keterampilan dan kemampuan yang dapat memberikan hasil maksimal. Seiring dengan persaingan dan perubahan yang terjadi dalam dan di luar organisasi, pelatihan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Disemua level staf atau karyawan harus beradaptasi dengan perubahan yang […]
Tag: pemda
Bimtek dan Diklat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
Fungsi Satpol PP adalah diantaranya memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketantraman dan ketartiban umum serta penegakan peraturan daerah. Kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau kualitas maupun kuantitas pada saat ini masih belum memadai. Ketertiban umum dan ketentraman masyaratat adalah keadaan […]
Bimtek dan Diklat Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan peraturan Kepala LKPP Nomor 7 tahun 2014 tentang tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional (jafung) pengelola pengadaan barang dan jasa. ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional (jafung) pengelola pengadaan barag dan jasa bagi : Pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa; Pejabat yang berwenang […]
Bimtek dan Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
Berdasarkan sistem self assesment sehingga wajib pajak dalam melaksanukan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitunggan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanang pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang […]
Bimtek dan Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retibusi Daerah serta Perda Kota/Dati II. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau […]
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
Semakin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kepasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia. suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan (ANJAB) yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi […]
Bimtek dan Diklat Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Visi-Misi dari […]
Bimtek dan Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Diklat Dan Bimtek Keuangan Tingkat Nasional : Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berikut isi Informasi Diklat Dan Bimtek Keuangan mengenai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut Kepada Yth : Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
Bimtek dan Diklat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban derah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamny segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan […]