Konsepsi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang terdapat di PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, dimana dalam Pasal 55 disebutkan: “Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jadi dalam PP 16 […]
Tag: pemerintah daerah
Bimtek dan Diklat Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
Pelaksanaan fungsi legislasi diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD/PD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemda untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah (Perda) dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya […]
Bimtek dan Diklat Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal […]
Bimtek dan Diklat Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
Tekanan kompetitif yang ada saat ini menuntut organisasi untuk merekrut staff atau karyawan yang memiliki pengetahuan dan ide cemerlang, keterampilan dan kemampuan yang dapat memberikan hasil maksimal. Seiring dengan persaingan dan perubahan yang terjadi dalam dan di luar organisasi, pelatihan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Disemua level staf atau karyawan harus beradaptasi dengan perubahan yang […]
Bimtek dan Diklat Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
Penanaman Modal didaerah merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintahan daera agar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah maun nasional. Puska Pemda memandang penting akan pemahaman penanaman modal , dalam waktu dekat ini Puska Pemda akan menyelengkaran diklat Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota […]
Bimtek dan Diklat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
Fungsi Satpol PP adalah diantaranya memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Sumber daya Satuan polisi Pamong Praja dalam penanganan ketantraman dan ketartiban umum serta penegakan peraturan daerah. Kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika di bandingkan baik ditinjau kualitas maupun kuantitas pada saat ini masih belum memadai. Ketertiban umum dan ketentraman masyaratat adalah keadaan […]
Bimtek dan Diklat Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan peraturan Kepala LKPP Nomor 7 tahun 2014 tentang tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional (jafung) pengelola pengadaan barang dan jasa. ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional (jafung) pengelola pengadaan barag dan jasa bagi : Pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa; Pejabat yang berwenang […]
Bimtek dan Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
Berdasarkan sistem self assesment sehingga wajib pajak dalam melaksanukan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitunggan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanang pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang […]
Bimtek dan Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB – P2)
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retibusi Daerah serta Perda Kota/Dati II. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau […]
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
Semakin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kepasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia. suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan (ANJAB) yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi […]