Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka perlu ditetapkan operator yang melaksanakan/yang menjalankan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa […]
Tag: pemerintah daerah
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan BUMDes sudah diatur secara jelas dan detail dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tersebut telah diatur […]
Bimtek dan Diklat Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Visi-Misi dari […]
Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan/diawasi sendiri oleh tim pengelola […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan BUMDes sudah diatur secara jelas dan detail dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tersebut telah diatur […]
Bimtek dan Diklat Perencanaan Pembangunan Desa (menyusun RPJMDes dan APBDes)
Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes dan APBDes) Telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 januari 2014,Pemerintah telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,dan selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan pemerintah yaitu PP NO.43 dan PP NO.60 Tahun 2014 tentang desa dan 4 permendagri yaitu permendagri No.111,112,113,114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No.6 […]
Bimtek dan Diklat Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bimtek dan Diklat tentang Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang mana fungsinya dikenal sebagai pendamping masyarakat. Pendamping masyrakat harus mengetahui betul kelebihan dan kekurangan yang ada di masyaraka antara lain masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dikontrak sebuah program, misalnya Program […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan […]
Bimtek dan Diklat Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bimtek dan Diklat tentang Pemanfaatan & Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Mengatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D, dan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu. Melalui […]