salah satu pengelolaan aset adalah penghapusan dan pemindahtanganan, memurut Pasal 23 PP No.27/2014 yang dimaksud dengan penghapusan adalah: tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. […]
Tag: pemerintah daerah
Bimtek dan Diklat Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D serta menyediakan skema […]
Bimtek dan Diklat Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
Presiden Republik Indonesia (RI) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam […]
Bimtek dan Diklat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
Presiden Republik Indonesia (RI) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. PP Nomor 27 tahun 2014 ini yang diatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan […]
Bimtek dan Diklat Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D serta menyediakan skema […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun […]
Bimtek dan Diklat Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
Bimtek dan Diklat tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014 Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih […]
Bimtek dan Diklat Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Bimtek tentang Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Pemerintah telah meresmikan program Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disebut Gerakan Desa. Lewat program ini diharapkan semua pembangunan dan pemberdayaan berbasis desa di Pemerintahan dapat terkoordinasi dan tersinkronisasi. Lewat Gerakan Desa ini, diharapkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) […]
Bimtek dan Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Bimtek dan Diklat tentang Harmonisasi Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Dengan Pemerintah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada esensinya kemandirian daerah harus dimulai dari level […]
Bimtek dan Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa
Bimtek dan Diklat tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa Didalam nilai pengadaan barang/jasa di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, namun sekarang mulai merangkak naik hingga menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus […]