Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), KUA […]
Tag: pemerintahan
Bimtek dan Diklat Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga politik sebagai representasi masyarakat di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peran DPRD sesungguhnya sangat penting dan strategis dalam rangka melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif, termasuk didalamnya proses penyusunan dan manajemen keuangan daerah dengan fungsi penganggaran yang dimilikinya. DPRD juga memiliki fungsi legislasi dan pengawasan […]
Bimtek dan Diklat Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
Didalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi–fungsi untuk mendukung Kinerja Dewan. Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang–undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DPRD. Sehingga tercipta […]
Bimtek dan Diklat Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
Jadwal untuk kegiatan Bimtek dan Diklat Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti akan diselenggarakan pada:
Bimtek dan Diklat Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
Diklat Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas dan Wewenang DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahaan daerah. Besides Pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Therefore sehubungan dengan fungsinya tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan wewenang, serta hak dan […]
Bimtek dan Diklat Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
Salah satu perubahan yang merupakan hasil dari gerakan menentang orde baru adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pasca reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan bagi terwujudnya keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah […]
Bimtek dan Diklat Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Tugas Bagian Keuangan DPRD : Menyelenggarakan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; Menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan dan standar pengelolaan anggaran pemeriksaan/penelitian realisasi anggaran dan pembukuan; Menyelenggarakan evaluasi / analisa pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran; Menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat […]
Bimtek dan Diklat Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
Reses berarti perhentian sidang (par-lemen) atau masa istirahat dari kegiatan bersidang. Reses juga dapat diartikan masa istirahat atau penghentian suatu sidang pengadilan atau sidang lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya. Reses juga merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin […]
Bimtek dan Diklat Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
Di dalam alokasi APBD adalah Hibah dan BantuanSosial, bantuan berupa Uang/Barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Berdasarkan UU No 1/2004 tentang perbendaharaan negara yaitu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan oleh APBN dan APBD. Utang negara merupakan jumlah uang […]
Bimtek dan Diklat Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
Alat Kelengkapan DPRD – Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk […]