Konsepsi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang terdapat di PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD, dimana dalam Pasal 55 disebutkan: “Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jadi dalam PP 16 […]
Tag: pemerintahan
Bimtek dan Diklat Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
Pelaksanaan fungsi legislasi diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD/PD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemda untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah (Perda) dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya […]
Bimtek dan Diklat Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal […]
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
Semakin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kepasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia. suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan (ANJAB) yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka perlu ditetapkan operator yang melaksanakan/yang menjalankan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan BUMDes sudah diatur secara jelas dan detail dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tersebut telah diatur […]
Bimtek dan Diklat Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Visi-Misi dari […]
Bimtek dan Diklat Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selama ini diketahui banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya fungsi dan tugas Pendamping Desa. Pendamping Desa sering kali digambarkan sebagai pekerjaan yang santai dengan gaji yang lumayan besar.banyak orang mengira bahwa dengan menjadi pendamping desa maka akan banyak waktu santai dan makan gaji buta. Padahal menjadi pendamping desa adalah tugas yang sangat berat,mengingat desa sebagai tiang […]
Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan/diawasi sendiri oleh tim pengelola […]
Bimtek dan Diklat Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Pengelolaan BUMDes sudah diatur secara jelas dan detail dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di dalam Permendesa No. 4 Tahun 2015 tersebut telah diatur […]